Masalah Ekonomi Masa Demokrasi Liberal Dan Terpimpin Serta Upaya Mengatasinya

Hallo Agan…Kali ini saya mau memposting artikel perihal Masalah Ekonomi  Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin Serta Upaya Mengatasinya. Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekenomian Indonesia masih menghadapi banyak sekali persoalan ekonomi, menyerupai beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagaimana yang disepakati dalam konferensi meja bunda(KMB), defisit keuangan serta upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat-sendat. Bagaimanakah perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin?

Baca juga: Pengertian BUMN, contoh, dan fungsinya

Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia tengah menghadapi banyak sekali permasalahan, di antaranya ialah beban ekonomi dan keuangan sesuai janji Konferensi Menja Bundar (KMB). Beban tersebut berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Baca juga: 7 cara pembayaran transaksi Internasional

Tanggungan beban ekonomi dan keuangan sesuai janji KMB menciptakan defisit keuangan bertambah sampai mencapai 5,1 milyar rupiah. Defisit tersebut sanggup dikurangi dengan pinjaman pemerintah. Jumlah yang didapat dari pinjaman wajib sebesar 1,6 miliar rupiah. Kemudian, Indonesia menerima kredit dari Uni Indonesia-Belanda sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, Indonesia juga mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah 100 juta dolar AS yang sebagian dipakai untuk pembangunan prasarana ekonomi menyerupai proyek-proyek pengangkutan automotif, pembangunan jalan,telekomunikasi, kereta api, dan perhubungan udara.

Dalam rangka memperbaiki keadaan ekonomi, pemerintah berupaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya dengan memberi pinjaman kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi supaya usahanya sanggup berkembang maju dan perubahan struktur ekonomi akan tercapai. Namun pada kenyataannya, pinjaman kredit ini tidak efektif sehingga aktivitas pemerintah tidak berhasil dan justru menjadi salah satu sumber defisit.

Masalah perekonomian yang muncul ini pun risikonya mengakibatkan banyak sekali upaya pemerintah indonesia untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antaralain ialah sebagai berikut.

a. Gunting Syafruddin

Kebijakan ini ialah pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas sampai nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakuakan oleh Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 untuk menanggulangi defisit anggaran. Melalui kebijakan ini uang yang beredar sanggup dikurangi.

Baca juga: 6 Lembaga keuangan bukan bank

b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan perjuangan pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Sistem Ekonomi Gerakan Benteng mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut.

1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan pinjaman kredit.

3. Para pengusaha pribumi diperlukan secara sedikit demi sedikit akan bermetamorfosis maju.

Gerakan benteng dimulai pada bulan april 1950. Hasilnya selama 3 tahuan (1950-1953) kurang lebih  700 perusahaan bangsa Indonesia mendapatkan pinjaman kredit dari aktivitas ini. Tetapi, tujuan aktivitas ini tidak sanggup tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar.

Kegagalan Gerakan Banteng disebabkan oleh hal-hal berikut.

1). Para pengusaha pribumi tidak sanggup bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

2). Para pengusaha pribumi mempunyai mentalitas yang cenderung konsumtif

3). Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.

4). Para pengusaha kurang sanggup berdiri diatas kaki sendiri untuk membuatkan usahanya.

5). Para pengusaha ingin cepat mendapatkan laba besar dan menikmati cara hidup mewah.

6). Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari laba secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

c. Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada final tahun 1951, pemerintah Indonesia melaksanakan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya, terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan nasionalisasi De Javasche Bank ialah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melaksanakan penghematan.

d. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama Sistem Ali-Baba. Sistem ini merupakan bentuk kolaborasi ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha nonpribumi (khususnya China) yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Ali-Baba tidak berjalan menyerupai yang diharapkan. Hal ini disebabkan para pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi. Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

e. Devaluasi Mata Uang Rupiah

Dalam perjuangan memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melaksanakan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi ini ialah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan pemerintah ini ternyata tidak sanggup mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan.

f. Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi

Deklarasi Ekonomi (Dekon) dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan ialah dengan sistem Ekonomi Terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, pemerintah lebih menonjolkan unsur terpimpinnya daripada unsur ekonomi efisien. Sektor ekonomi  ditangani pribadi oleh Presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah sentra dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan. Meski banyak sekali upaya perbaikan ekonomi telah dilakukan, pendapatan perintah tetap menurun lantaran ketika itu Indonesia tidak mempunyai ekspor kecuali hasil perkebunan. Selain itu, adanya pemberontakan dan gerakan separatis di banyak sekali tempat di Indonesia dan tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan makin meningkat. banyak sekali tempat di Indonesia dan tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan makin meningkat.

Demikian artikel saya perihal Masalah Ekonomi  Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin Serta Upaya Mengatasinya semoga bermanfaat bagi agan sekalian yang sedang mencari informasi seputar hal tersebut.